Wakil Bidang Ketua Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Marsudi Budi Utomo mencermati perkembangan otoriatarian kekuatan politik dalam mempengaruhi perkembangan riset dan teknologi nasional.
Marsudi juga memberikan kritikan dan saran agar Arah Indonesia Maju bisa berbarengan dengan majunya riset, teknologi dan industri nasional.
Ia melihat sentralisasi lembaga institusi riset nasional menjadi satu “kerajaan besar” Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan bentuk otoritarian riset.
Hal ini sudah dilakukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan lembaga risetnya Chinese Academy of Sciences (CAS). CAS telah mampu mendorong riset untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat RRT.
Menurut Marsudi, keberhasilan CAS dalam mengembangkan riset dan teknologi RRT didukung oleh sistem pemerintahan RRT.
Marsudi menengarai bahwa penggabungan lembaga riset nasional ke dalam satu payung BRIN merupakan langkah duplikasi CAS. Namun yang perlu dicermati bersama, bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah memandang multi partai dan tidak ada partai tunggal yang berkuasa, sehingga cengkeraman pemerintah atau partai pemenang sangat lemah dan terbatas waktunya.
Alih-alih untuk menyusun arah baru dan strategi IPTEK nasional, yang ada justru pembengkakannya struktur SDM dan kegamangan masuknya kekuatan politik praktis ke dalam ketergantungan pengelolaan IPTEK nasional.
Memperhatikan lesunya perkembangan riset dan teknologi (inovasi) yang berdampak pada terhambatnya perkembangan strategi industri, dan kondisi penguasaan IPTEK yang tidak dapat dicegah dalam pertumbuhan industri dan teknologi nasional, serta peran politik praktis dalam kehidupan berbangsa, Marsudi memberikan beberapa hal sebagai catatan untuk perbaikan.
Pertama, tidak bebas politik praktis ke dalam kebijakan riset dan teknologi nasional. Kedua, pemanfaatan teknologi digital agar tidak dipakai sebagai alat penggalangan massa untuk melenggangkan kekuasaan dan mendorong proses peralihan menuju ototritarian. Ketiga, perlunya segera membuat konvensi nasional dari seluruh pemangku kebijakan untuk menentukan arah riset dan teknologi yang tahan terhadap industri nasional.
