TOKYO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memulai kunjungan kerja di Tokyo, dengan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda.
Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas terkait perkembangan kerjasama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5 : Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative.
“Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia, teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau. Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” ujar Menko Airlangga.
Baca Juga: Airlangga: Sanur Menjadi KEK Kesehatan Pertama di Indonesia
Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan tinjauan umum IJEPA pada 2019, dan saat ini masih pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara.
Menko Airlangga mengangkat sejumlah isu penting yang masih penting dalam pembahasan terkait dengan permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang.
“Kami ada komplementer antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan,” ujar Menko Airlangga.
Seperti diketahui, Thailand saat ini telah memiliki tarif yang lebih rendah untuk mengekspor tuna mereka ke Jepang.
Selain itu, pertemuan juga membahas investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia. Menteri Hagiuda mengatakan, kemajuan kerjasama di industri otomotif antar kedua negara sudah sangat baik. Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia.
Mitsubishi telah berkomitmen untuk memulai produksi kendaraan listrik di Indonesia pada awal tahun 2023 yang bertujuan untuk memperluas pasar ekspor.
Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi kendaraan listrik di Indonesia. Nissan rencananya akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan untuk menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan tanggapan terhadap permintaan Pemerintah Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radio aktif untuk produk pertanian, perikanan dan makanan asal Jepang.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.
Tujuan dari Permentan ini yakni memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan. Badan POM telah melakukan revisi terkait dengan persyaratan-persyaratan bebas radioaktif untuk makanan olahan.
Menko Airlangga menjelaskan, Badan POM telah menerbitkan peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia.
Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand, kapasitas produksi perusahaan, dan catatan atas kinerja realisasi impornya, dengan tujuan penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.
“Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan pengaturan yang transparan dan akuntabel, dengan menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyampaikan, untuk impor baja yang sangat diperlukan untuk industri, Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan untuk melakukan relaksasi tarif, dan Tim Teknis akan segera menyelesaikan.
Agus juga menyampaikan terima kasih kepada industri otomotif Jepang yang telah memperluas pasar produk otomotif Indonesia, salah satunya untuk melakukan ekspor dari Indonesia ke Australia.
Dalam pertemuan ini, juga dibahas mengenai potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara, mengingat kerjasama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun.
Sementara itu, Menteri Hagiuda menyampaikan, tahun depan adalah 50 Tahun Persahabatan ASEAN – Jepang. “Kita ingin ada proyek besar kerja sama di bidang ekonomi, bersama dengan dunia usaha,” ujar dia.
Dalam kerangka IPEF (Indo-Pacific Economic Frameworks), Indonesia terbuka untuk mengikuti kerangka kerja sama ini sejak peluncuran di Jepang pada Mei 2022 lalu dan pertemuan teknis di Singapura pada pertengahan Juni lalu.
Indonesia berharap selain 4 pilar, Indonesia juga membutuhkan energi bersih dan akses pasar. Oleh karena itu diperlukan penetapan komponen, prosedur dan mekanisme IPEF dengan jelas.
Selain itu, Indonesia juga menyambut baik inisiatif anggota ASEAN – Japan Investing For the Future (AJIF) dan sebagai anggota ASEAN, Indonesia akan ikut berpartisipasi dalam inisiatif ini dengan yang lain.
Sedangkan yang terkait dengan RCEP, Indonesia berkomitmen untuk segera mengimplementasikan perjanjian yang ditandatangani pada 2020 yang lalu. Saat ini proses ratifikasi sudah memasuki tahapan akhir, diharapkan dapat selesai pada Agustus 2022 ini dan RCEP bisa segera implementasi.
“Saya percaya, inisiatif AJIF dapat menjadi pelengkap RCEP dalam kerja sama pengembangan ekonomi di kawasan,” terang Menko Airlangga.
Sebagai penutup dari pertemuan tersebut, Menteri Hagiuda menyampaikan, bahwa Pemerintah Jepang sangat senang bahwa kedua pihak telah melihat ke arah yang sama dan berharap untuk dapat segera memulai pertemuan dalam pertemuan ini.
“Kita bisa diskusikan, baik diskusi secara langsung maupun online. Saya ada rencana untuk kembali datang ke Indonesia, ada hubungan yang sudah baik ini,” tutup Menteri Hagiuda. (ekon/ltg/fsr/hls)
